“Media harus Humanis”

Wawancara dengan Prof. Dr. Akh. Minhaji

Pesan yang disiarkan televisi dapat menjadi contoh dan model yangg mudah ditiru dan ditauladani oleh masyarakat. Terlepas apakah masyarakat masih menelaah atau tidak siaran dan tayangan yang dilihat di televisi, tayangan itu mempengaruhi cara berpikir masyarakat, termasuk dalam penyebaran pemahaman tentang keberagaman.

Prof. Akh. Minhaji melihat humanisme keberagaman dibangun oleh lima hal, yakni source, message, channel, receiver, effect. “Televisi mempunyai kelimanya, sehingga pesannya dapat memberikan dua dampak sekaligus, baik dan buruk. Disebut baik jika pesannya mampu memberikan kesadaran multikulturalisme sekaligus menyangga kehidupan keberagaman yang rasional dan humanis,” tutur Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga ini.

“Intinya, bagaimana selayaknya mengemas lembaga penyiaran yang mampu menjadi penyangga kehidupan yang harmonis di tengah masyarakat yang heterogen, yaitu masyarakat yang penuh dengan perbedaan agama, suku, etnis, ataupun adat istiadat,“ imbuhnya.

Gambar pinjam dari http://fancytreehousexo.deviantart.com/

Pada konteks pengaruh televisi terhadap humanisme dalam keberagaman di masyarakat, kulturalisasi tayangan di televisi perlu dirumuskan secara logis, rasional, humanis, dan tidak ekstrim. Sehingga keberagaman yang rasional dan humanis yang ditanamkan oleh televisi mampu menjadi sebuah tren budaya masyarakat.

Minhaji menekankan bahwa televisi harus mampu menjadi sarana bagi proses tertanamnya tatanan nilai sosial budaya yang bercorak rasional, humanis dan pluralis. Sehingga kemudian dapat diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. “Apa yang dilihat dan didengar oleh para pemirsa dari siaran dan tayangan televisi selain dapat melahirkan ancaman terhadap tatanan nilai sosial dan budaya, juga sebaliknya, dapat menguatkan sosial dan budaya. Oleh karena itu kerjasama semua lembaga-lembaga penyiaran terkait sangat dibutuhkan agar kesadaran multikulturalisme dapat tumbuh dalam masyarakat Indonesia yang heterogen,” pungkasnya.

Notes: 

Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M. A., Ph.D. is a professor at faculty of Islamic Law, at the State Islamic University (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta. His bachelor degree, in 1985, was in Islamic Law at IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. He received his masters and Ph.D from McGill University, Canada on Islamic Law, at the Institute of Islamic Studies. He has taught about Islamic Law in several universities such as Gadjahmada University, IAIN Ar-Raniry, Aceh and UII, Yogyakarta. During his academic career, he has also been active in many journals as an editor. For example 2006-present, he is a member of the advisory board of Shari’ah Journal, Universiti Malaya (Malaysia). In 1998-1999, he was an assistant Director I of thegraduate program in IAIN Sunan Kalijaga, and the following year, 1999-2002, he became an assistant Director II, in the same institution.
Prof. Akh. Minhaji has published many writings. These are some of his writings:
1.    “Penggunaan dan penyalahgunaan bukti sejarah,” in Ke Arah Fiqh Indonesia. (Yogyakarta, Forum Study Hukum Islam, 1994).
2.    Islamic Law Under the Ottoman Empire: Revised Version. “In The Dynamics of Islamic Civilation, (Yogyakarta, Titian Ilahi Press).
3.    Kontroversi Pembentukan Hukum Islam, trans. Ali Masrur, (Yogyakarta, UII Press, 1997).
4.    Ahmad Hassan and Islamic Legal Reform in Indonesia, (Kurnia Kalam Semesta Press, 2001).
5.    Kontribusi Dr. Wael B. Hallaq terhadap Kajian Hukum Islam. In Pengalaman Belajar Islam di Kanada, (Yogyakarta, Titian Ilahi Press, 1997).
6.    “Nation State dan Implementasi Hukum Wakaf,” introduction of Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, Abdul Ghofur Anshori, (Yogyakarta, Pilar Media, 2005).
7.    “Respom Kelompok Tradisionalis terhadap Misi Pembaharuan Ahmad Hassan,” in Neo Ushul Fiqh: Menuju Ijtihad Kontekstual, (Yogyakarta, Faculties Syari’ah Press, 2004). 

Notes source :  http://www.icrs.ugm.ac.id/about-us/lecturer.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=3&sobi2Id=58

Media dan Pendidikan Multikulturalisme

 Gambar pinjaman dari: http://javieralcalde.deviantart.com/

Beragamnya budaya yang dimiliki Indonesia merupakan suatu kekayaan tersendiri bagi bangsa ini. Kekayaan yang tidak semua bangsa di dunia  memilikinya. Hanya beberapa saja bangsa yang mempunyai beragam suku budaya di dalamnya. Keberagaman budaya, bahasa, agama, dan pola pikir inilah yang banyak disebut sebagai multikulturalisme.

Keberagaman ini bukannya tanpa risiko. Dalam masyarakat yang multikultur, setiap permasalahan seringkali dengan mudah dikaitkan dengan perbedaan tersebut. Jika sudah perbedaan yang dikedepankan, maka sulit untuk dicarikan penyelesaiannya, karena masing-masing pihak akan merasa golongannyalah yang paling benar. Untuk itu dibutuhkan sikap yang saling menghargai untuk dapat bertahan dan hidup berdampingan di tengah gejolak dunia yang semakin heterogen yang diiringi dengan perubahan pola pikir dan gaya hidup orang-orangnya.

Menyebarkan kesadaran multikulturalisme merupakan tanggung jawab semua pihak, termasuk juga media. Dalam hal ini media haruslah mengedukasi masyarakat di Indonesia yang sangat beragam agar bisa memiliki kesadaran akan keberagaman itu, bukan membuatnya terkotak-kotak dalam pandangan sempit yang dibatasi sekat suku, agama, ras dan golongan. Undang-Undang Penyiaran No. 32 tahun 2002 mengamanatkan agar program siaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras, antar golongan, dan hak pribadi maupun kelompok.

Sejauh ini media penyiaran yang sadar akan keberagaman ini adalah TVRI. “Di sinilah bedanya TVRI dengan televisi swasta. TVRI mempunyai tugas untuk memperkokoh kesatuan bangsa, juga merekatkan keanekaragaman budaya Indonesia,” tutur Hazairin Sitepu, Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI. “Memang kita belum menemukan format acara yang yang pas, masih dalam tahap trial and error untuk menghasilkan program-program yang memperkokoh kesadaran akan keberagaman budaya,” tambahnya.

Acara TVRI memang banyak yang menampilkan keberagaman budaya, akan tetapi pengemasan acaranya dinilai belum menarik, terutama bagi kaum muda. “Penggemar TVRI banyak dari kalangan orang tua, namun acara untuk kaum mudanya masih belum menarik,” tutur Heru Anggisa Putera, mahasiswa Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. “Acara budayanya masih sebatas tari-tarian tradisional yang terkesan jadul dan tidak dikemas dengan baik,” tambahnya.

Hal ini berbeda dengan tampilan acara pada televisi swasta, yang banyak disukai oleh kaum muda tetapi minim muatan nilai-nilai budaya. “Kalaupun ada acara yang menampilkan budaya, hanya sebatas hiburan saja. Selain itu, biasanya acara seperti itu lebih menonjolkan tayangan komedinya seperti misalnya Opera Van Java atau Srimulat,” ujar Didin, mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Walisongo Semarang. “Dulu ada acara wayang kulit, di televisi, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi. Mungkin karena sudah tidak ada pengiklan yang mau mensponsorinya lagi,” tambahnya.

Kalangan televisi swasta juga mengakui hal ini. “Karena kita free, kita dibayar oleh iklan bukan dibayar oleh orang yang berlangganan. Yang pasti, namanya televisi swasta tentu tujuannya cari profit. Rating yang tinggi merepresentasikan minat masyarakat dalam menonton televisi. Kalau rating suatu program tinggi, semakin tinggi pula nilai iklan yang dipasang di program tersebut,” aku Niel R. Tobing, Ketua Bidang Hukum Asosiasi Televisi Swasta Indonesia.

Tuntutan untuk mendapatkan profit itulah yang kemudian membuat stasiun televisi swasta membuat format acara budaya yang lebih cair. “Mungkin suatu acara 80 persen candaan, tapi kan 20 persen ada isinya. Dengan candaan itu, otomatis orang akan nonton terus. Sedikit banyak moral yang disampaikan akan masuk. Singkatnya adalah bagaimana kami menyampaikan suatu tujuan yang baik tapi caranya tidak harus terlalu kaku,” tutur Lucky Febrianti, Public Relations Trans TV saat ditemui di kantornya.

Melenceng
Salah satu fungsi media adalah memberi informasi kepada khalayaknya, termasuk dalam keragaman budaya. Media memiliki kekuatan untuk memberikan pengetahuan dan memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang keberagaman budaya tersebut. “Sayangnya, dalam menyajikan sebuah acara yang berformat atau mengambil latar belakang budaya, seringkali budaya hanya dijadikan sebagai cangkang atau pemanis saja,” tutur Alip Kunandar, pengamat media dari UIN Sunan Kalijaga.

 Gambar pinjaman dari http://paulussebastian.deviantart.com/

Alip mencontohkan acara Overa Van Java yang banyak disenangi berbagai kalangan. Menurutnya, acara tersebut menampilkan budaya hanya sebagai kemasannya saja, sedangkan isinya seringkali melenceng dari nilai-nilai budaya Indonesia yang sesungguhnya. “Yang lebih parah, televisi sering terjebak dalam stereotype yang justru menyesatkan, misalnya menggambarkan satu etnis tertentu sebagai etnis yang pelit, malas, bodoh, dan sebagainya,” tutur penulis novel-novel berlatar belakang multikulturalisme itu.  “Mestinya, yang diangkat adalah kearifan budaya dari setiap suku yang ada, bukannya mencari kelemahan masing-masing yang pada akhirnya menimbulkan gesekan atau pandangan negatif pada etnis tertentu,” tambahnya.

Sistem Pendidikan Inklusif

Wawancara dengan Muhammad Joni Yulianto

Mahasiswa S-2 National University of Singapore.

Pendidikan yang inklusif (terbuka) sudah seharusnya diterapkan dalam perguruan tinggi, terutama bagi perguruan tinggi yang didalamnya terdapat mahasiswa difabel atau berkebutuhan khusus. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak dan tanpa diskriminasi. Demikian diutarakan oleh Muhammad Joni Yulianto mahasiswa tuna netra yang sedang melanjutkan studi S2-nya di National University of Singapore.

Idealnya, menurut Joni, semua peserta didik termasuk difabel memperoleh sistem pendidikan yang adil. Adil disini diartikan sebagai sebuah sistem yang mampu mengakomodasi kebutuhan semua peserta didik. “Meskipun wacana untuk mengakomodasi difabel secara lebih baik melalui sistem pendidikan tinggi yang lebih ramah telah ada, namun pada prakteknya saya belum melihat ini sebagai sebuah upaya yang sistemik untuk betul-betul memberikan ruang yang adil bagi difabel,” ungkap mahasiswa yang kini aktif dalam Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB).

Menurut Alumni University of Leeds, UK ini, belum ada pelayanan yang mendukung dan sistematis dari lembaga pendidikan khususnya perguruan tinggi terhadap mahasiswa difabel. Hal ini terlihat dari lemahnya aksesibilitas difabel yang sebagian orang memaknainya hanya sebatas ketersediaan teknologi seperti komputer bicara untuk tunanetra, lingkungan fisik yang memudahkan, serta bentuk akomidasi fisik lainnya. “Seharusnya aksesibilitas lebih dari itu, ia merupakan sebuah adaptasi yang dihasilkan dari sebuah sistem yang mempertimbangkan keberadaan peserta didik secara adil dengan keberbedaannya masing-masing, sehingga sistem itu bukan hanya berpihak atau mengakomodasi kelompok mayoritas saja, melainkan bersifat universal,” tegas joni.

Joni berharap, pemerintah serta penyelenggara pendidikan segera membentuk sebuah wadah pendidikan yang inklusif bagi semua peserta didik. “Berbekal inisiatif-inisiatif yang sudah mulai dilakukan oleh beberapa lembaga pendidikan tinggi, saya mengajak agar mulai dipikirkan sebuah sistem yang inklusif yang benar-benar berusaha memberikan layanan pendidikan yang adil, bukan hanya bagi difabel melainkan bagi setiap warga negara yang berhak atas pendidikan,” pungkasnya.

Pendidikan yang Aksesibel Bagi Difabel

Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi hak pendidikan setiap warga negaranya. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa diskriminasi dari pihak manapun. Begitu juga dengan orang-orang berkebutuhan khusus (difabel). Dalam sektor pendidikan formal seharusnya tidak ada lagi sekat sosial yang membedakan mereka dengan masyarakat umum. Dengan begitu, orang tua bisa mendaftarkan anaknya yang berkebutuhan khusus ke sekolah umum.

Hak pendidikan bagi difabel adalah sama dengan hak pendidikan orang kebanyakan. Mereka berhak untuk bersekolah di sekolah unggulan, mengembangkan minat dan bakat yang mereka miliki. Penyediaan sarana belajar yang ramah terhadap penyandang difabilitas adalah usaha pertama yang perlu dioptimalkan realisasinya. Perguruan tinggi perlu lebih awas terhadap kebutuhan mahasiswa difabel, sehingga mereka bisa mengakses materi-materi pembelajaran dengan baik.

Aksesibilitas sistem pendidikan dapat dilihat dari dua aspek yaitu material dan non-material. Aspek material yaitu aspek yang berbentuk fisik meliputi bangunan-bangunan dan fasilitas lainnya. Sedangkan aspek non-material dapat berupa penumbuhan lingkungan yang mengerti serta mendukung aksesibilitas sistem pendidikan untuk difabel. Hal ini bisa diwujudkan melalui pengadaan Pusat Studi dan Layanan Difabel (PSLD). Pusat studi semacam ini telah ada di beberapa kampus, salah satunya di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Menurut Handayani, wakil direktur PSLD UIN Sunan Kalijaga, di antara kampus lain di Indonesia, UIN Sunan Kalijaga termasuk salah satu kampus yang sudah peduli meskipun sistem pendidikannya sendiri masih belum ideal. “Sekarang ini UIN Suka masih mencoba sistem pendidikan yang aksesibel untuk mereka. Paling tidak dengan berdirinya PSLD ini ada satu unit di kampus yang mengawal terlaksananya pendidikan yang aksesibel untuk difabel,” ungkapnya.

Aksesibilitas   
Selain fasilitas, masalah lain yang perlu segera ditangani adalah perlakuan terhadap mahasiswa difabel. Penerimaan terhadap mereka bermacam-macam. ”Ada yang positif, negatif, menolak, bahkan merendahkan,” kata M. Joni Yulianto, mahasiswa difabel yang kini sekolah di National University of Singapore. “Disinilah pentingnya sebuah motivasi yang luar biasa bagi kami (difabel) untuk bertahan dalam lingkungan yang demikian. Kita harus merubah mindset negatif masyarakat yang beranggapan difabel itu lemah,” tambahnya.

Sosialisasi terhadap seluruh dosen mengenai difabelitas juga perlu diadakan. Hal ini bisa dilakukan melalui workshop serta pengadaan buku panduan cara mengajar untuk masing-masing dosen. “Perlu adanya motivasi serta perhatian dari semua dosen, jadi bukan dosen-dosen tertentu saja yang mengerti (difabel),” tutur Ambar, Sarjana Pendidikan Luar Biasa, Universitas Negeri Yogyakarta.

Setiap dari mereka ingin mendapatkan perlakuan yang adil, tidak membedakan kelasnya. Praktek pemisahan kelas ataupun lingkungan sosial tidak diperkenankan dalam sistem pendidikan.  Selain kebutuhan untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas, hal tersebut juga dapat menghambat mereka untuk berkarya dan mengeksplorasi kemampuannya. “Mereka harus bisa hidup di masyarakat yang riil yaitu masyarakat yang plural,” tambahnya. Oleh karena itu peran serta masyarakat juga sangat penting bagi perkembangan skill mahasiswa difabel.

Kemampuan anak-anak difabel sebenarnya sama anak-anak normal lainnya. “Tinggal bagaimana kita mengupas potensi-potensi yang mereka miliki sehingga mereka bisa self eksperiment, mengembangkan serta memaksimalkan potensi-potensi yang mereka miliki,”tutur Handayani. Seyogyanya, sistem pendidikan harus bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhannya. “Saya berharap Adanya kebijakan kampus yang lebih merespon kebutuhan mereka serta diterapkannya sistem akademik yang lebih menghormati difabel,” pungkasnya.

3 tips for handling emotion during a speech or interview

These tactics can help you (or your client) better control and manage emotions.

What should you do when you find yourself getting emotional during a speech or media interview? Here are three things to keep in mind:

1. Ask yourself whether it's OK to be emotional. Most audiences understand why a burn survivor might get emotional when discussing his or her injury. Exhibiting emotion may feel uncomfortable, but in some cases, it may actually enhance your delivery. So don't automatically try to squelch your emotion just because you're embarrassed by it.

Context matters. When a loving mother, a caring zookeeper, or a disabled burn survivor cries when telling their story, the public tends to understand and empathize. When House Speaker John Boehner cries (as he does regularly), well, that's a different story.

2. Take a moment. If you get choked up for a moment, stop talking for a few seconds instead of rushing through your remarks—just put your head down and pause for a few seconds, then look up and continue when you're ready.

If you're more than just momentarily choked up and fear you may not be able to continue at all, you may need to move on to the next option.

3. De-personalize and detach. When people get emotional during a talk, it's usually because they're too close to the material. By de-personalizing their stories, they're often able to get through the material much more easily.

For example, the mother might have said:

"I know that some people think virtual home schooling is strange, but I love my kids [begins to choke up] and other people have no right to judge me [begins to tremble and sob]. You know [begins to de-personalize], it's not just about me and my choice. Thousands of parents in our state have decided to pursue virtual schooling for their children, and there are several good reasons for that, such as…."

When emotional speakers make their content less concrete and more abstract, they can often proceed without emotion getting in their way. And once they're on more solid ground, they can return to the more emotional parts of their story—if and when they're ready.

Visit the Mr. Media Training Blog to see the 21 Most Essential Media Training Links. Brad Phillips is the author of the Mr. Media Training Blog and president of Phillips Media Relations, which specializes in media and presentation training.

Kembangkan Budaya Entrepreneur di Kampus !

Wawancara dengan Prof. Dr. H. Musa Asy'arie

Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dibukanya keran pasar bebas seringkali ditanggapi negatif oleh sebagian besar masyarakat kita. Banyak yang mengeluh karena Usaha Kecil Menengah (UKM)-nya mengalami  kebangkrutan karena tidak mampu bersaing. Akibatnya pengangguran membengkak karena berkurangnya lapangan pekerjaan. Pemerintah juga tidak mungkin menyediakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan berbagai kebutuhan masyarakatnya. Kalaupun ada, jumlahnya pun sangat terbatas. Jika kita ingin mengatasi pengangguran yang ada di negara kita, satu-satunya jalan adalah kita harus menciptakan orang yang bisa menciptakan pekerjaan. Demikian diutarakan Musa Asy'arie, pemilik PT. Baja Kurnia Klaten.

“Saya mengalami  tiga kali kegagalan berturut-turut dalam usaha saya. Tetapi saya tidak menyerah, saya bangun lagi bisnis yang pernah gagal dulu dengan visi baru dan tanpa bermodalkan uang sepeser pun. Karena saya yakin uang bukanlah modal utama dalam berbisnis, tapi yang paling penting adalah trust atau kepercayaan,” tutur Musa. Menurut pemenang Upakarti dari Presiden RI tahun 1991 ini, seorang entrepreneur harus memiliki kecerdasan untuk mengembangkan potensi berdasarkan kejujuran, kebersamaan, dan kemanusiaan, sehingga memiliki kekuatan untuk bersaing. “Entrepreneur itu bukan hanya bagaimana orang itu bisa mengembangkan peluang, tapi peluang itu bisa berwujud secara ekonomis dan memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat,” tambah Musa.

Menurut pengusaha yang juga Rektor UIN Sunan Kalijaga ini, dunia pendidikan kita harus menyadari bahwa output-nya akan kembali ke masyarakat. Oleh karena itu perlu dididik untuk berpikir peka dalam membaca realitas. “Kalau nanti lulus dan pulang ke daerah masing-masing, mereka bisa membaca peluang yang ada. Jadi pendidikan kita jangan antirealitas,” pungkasnya. Tim UIN Suka

Dunia Pendidikan Menghadapi Pasar Bebas

Dituntut Melahirkan SDM yang Mandiri

Globalisasi telah membuat batas-batas antar negara menjadi semakin kabur. Kini masyarakat dunia telah menjadi satu komunitas, pergerakan orang dan barang tidak lagi terhalang oleh sekat politis dan geografis. Orang dapat berpindah dari suatu belahan dunia ke belahan dunia lain dalam hitungan menit. Barang-barang hasil produksi suatu negara dengan mudah dapat ditemui di negara lain yang letaknya berjauhan. Hal tersebut meningkatkan ketergantungan antar negara untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Kondisi inilah yang mendorong dibukanya era pasar bebas.

Salah satu tindak lanjut dari adanya pasar bebas yakni penandatanganan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA). ACFTA adalah perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dengan China, dimana negara-negara ASEAN bisa dengan bebas menjual produknya di China, begitu pun sebaliknya. Idealnya, ada keseimbangan pasar antara China dengan ASEAN. Akan tetapi kenyataannya, justru produk China yang lebih mendominasi pasar ASEAN, terutama di Indonesia. Sementara produk kita, tidak banyak yang bisa menembus pasar China.

Data Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menunjukkan, ada beberapa sektor yang terkena dampak perjanjian ACFTA, di antaranya elektronika, furnitur, produk logam, permesinan, dan tekstil. Produk-produk China tampil dengan harga yang lebih murah. Hal ini yang kemudian menyebabkan produk China mudah diterima konsumen Indonesia. Romli, seorang pengelola warung makan yang menggunakan handphone buatan China membenarkan hal ini. “Disamping murah, produk China banyak pilihannya. Selain itu fiturnya lengkap dan tampilannya tidak kalah dengan merk ternama,” tuturnya.

Kondisi ini jelas mengancam keberlangsungan industri kecil dan menengah dalam negeri. Apalagi produk China mulai menyaingi produk lokal seperti mainan anak-anak, pakaian, hingga peralatan rumahtangga sederhana. Bahkan, batik yang sudah diakui sebagai warisan budaya asli Indonesia, mulai disaingi oleh produk batik buatan China yang membanjiri pasar dengan harga yang lebih murah. “Untungnya, orang sudah tahu mana batik yang kualitasnya bagus dan mana yang murahan,” ungkap Parmi, pengrajin batik tulis di Pasar Beringharjo Yogyakarta, yang mengaku sementara ini belum merasa terancam dengan kehadiran batik buatan China.

Akan tetapi bila pemerintah membiarkan hal ini, tentu banyak UKM (Usaha Kecil dan Menengah) dalam negeri yang terancam keberlangsungan usahanya. Menurut Rara Wulan Dwi, untuk mengurangi tingkat ketergantungan terhadap produk luar dan tergulingnya UKM dari pasar bebas, pemerintah harus ikut turun tangan. ”Harus ada bantuan dari pemerintah dan dukungan dari semua elemen masyarakat agar UKM dapat bertahan,” ujar mahasiswi STIE YKPN Yogyakarta ini.

Terkait hal ini, Budi Santoso, Kepala Sub-Direktorat Ekonomi Kreatif Kementerian Perdagangan RI menuturkan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing produk lokal, seperti dengan mengikutkan produk-produk Indonesia dalam World Expo 2010.

Budi menambahkan, pemerintah telah melakukan antisipasi dengan membentuk Tim Peningkatan Daya Saing. Salah satu programnya adalah gerakan ‘Aku Cinta Indonesia’ yang bertujuan meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap produk dalam negeri. “Kadang-kadang ketika produk dan kualitas sama, kita masih memilih produk dari luar. Jika kita mau mengamankan pasar dalam negeri, tentu kita harus mau menggunakan produk bangsa sendiri. Pola pikir inilah yang harus kita rubah!” tandas Budi.

SDM Mandiri
Kalangan pengusaha juga harus memiliki rasa percaya diri dengan produk yang dihasilkannya. Begitupun dengan mahasiswa, sebagai calon entrepreneur muda jangan takut untuk terus berkreasi. Wahyu Aditya, pemilik studio Hello;Motion mencontohkan animasi adalah produk kreatif yang tidak memerlukan modal besar tetapi sangat potensial. “Salah satu produk animasi saya digunakan sebagai media promosi pariwisata ASEAN. Kalau ini digarap serius, potensinya sangat besar. Di Jepang, produk animasi seperti ‘Pokemon’ bisa menghasilkan total Rp. 150 trilliun,” paparnya.

Menurut Wahyu kuncinya adalah percaya diri. “Kita jangan terlalu minder atau mudah menyerah karena alasan-alasan klise, misalnya kita hanya seorang mahasiswa yang belum punya modal,” tutur pemenang International Young Creative Entrepreneur 2007 dari British Council ini.

Gagasan mendorong SDM yang kreatif dan produktif, didukung oleh Prof. Dr. H. Musa Asy’arie, pengusaha yang juga Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menurut Musa  dunia pendidikan memiliki  peran yang sangat penting dalam mencetak lulusan yang kreatif, produktif, dan mandiri. “Pendidikan harus memberi bekal kepada mahasiswa untuk dapat membaca trend dari kehidupan masyarakat, sehingga bisa membaca peluang-peluang bisnis ke depan. Bangsa kita memerlukan entrepreneur yang berpendidikan agar bisa bersaing dengan pelaku bisnis global yang pada umumnya berpendidikan tinggi,” tegasnya. Tim UIN Suka